Presiden Prabowo Usung 3 Juta Rumah, FLPP Naik Jadi 350 Ribu Unit: Penggerak Ekonomi Nasional
Perumahan sebagai Penggerak Ekonomi Nasional
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa sektor perumahan bukan hanya sekadar masalah papan, tetapi juga menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan saat ia hadir dalam acara penandatanganan akad massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bogor, pada Senin (29/9/2025).
Prabowo menyampaikan komitmennya untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah dengan target yang ambisius, yaitu sebanyak 3 juta unit rumah. Ia menekankan bahwa perumahan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi, sehingga diperlukan target yang tinggi dan strategi yang tepat.
Kisah Inspiratif dari Pengusaha Muda
Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga berbagi kisah sukses dari pengusaha muda di sektor perumahan. Salah satu contohnya adalah Angga, mantan office boy (OB) yang kini berhasil meraih omzet hingga Rp120 miliar per tahun dari bisnis properti.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Angga tidak didapat melalui cara-cara tidak sehat seperti korupsi atau pencurian. Justru, ia memuji ketulusan, kerja keras, serta dukungan kebijakan pemerintah yang telah membantu lahirnya wirausaha baru di bidang perumahan. Prabowo bahkan memberi hormat kepada Angga, menyatakan bahwa di mana-mana pasti ada banyak Angga dan Wawan lainnya yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda.
Program FLPP, BPHTB Gratis, dan PBG Nol Rupiah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa pemerintah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, yang merupakan angka terbesar dalam sejarah Indonesia. Suku bunga FLPP tetap dijaga pada level 5 persen agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, pemerintah juga menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi, serta membebaskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Proses perizinan juga dipercepat guna mempercepat realisasi pembangunan perumahan.
Hingga 28 September 2025, BP Tapera mencatat realisasi KPR subsidi mencapai 183.058 unit atau 52,3 persen dari target. Nilai penyaluran mencapai Rp22,72 triliun, yang melibatkan 7.382 pengembang di 33 provinsi.
Rumah untuk Kelompok Rentan
Ara, salah satu pejabat terkait, menegaskan bahwa kehadiran negara nyata dalam memberikan rumah bagi kelompok rentan. Beberapa kelompok yang mendapatkan perhatian antara lain tukang becak, asisten rumah tangga (ART), pengemudi ojek online, penyandang disabilitas netra, hingga pekerja migran.
Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah juga menyerahkan lima unit rumah kepada keluarga korban demonstrasi, termasuk keluarga almarhum Affan, seorang driver ojek online di Jakarta. Ara menekankan bahwa hal ini bukan hanya angka statistik, tetapi wajah-wajah pejuang kehidupan yang kini mendapat perlindungan negara.
Mengatasi Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni
Selain FLPP, pemerintah juga meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 26,9 juta unit. Kuota BSPS direncanakan naik dari 45 ribu unit pada 2025 menjadi 400 ribu unit pada 2026.
Dengan kombinasi program FLPP dan BSPS, pemerintah berharap dapat menekan backlog kepemilikan rumah yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri turunan seperti semen, baja, kayu, transportasi, hingga tenaga kerja.
