AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Prioritaskan Skema KPBU
Peran Badan Otorita dalam Pembangunan Giant Sea Wall
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan perhatian khusus terhadap pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Badan ini akan bertugas mengawasi pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah.
AHY menegaskan bahwa Kemenko Infrastruktur akan menjadi bagian integral dalam pengarahannya. “Kami akan memberikan masukan sekaligus bekerja sama dengan Badan Otorita untuk menjalankan langkah konkret dalam perlindungan pesisir Jawa,” ujarnya saat berada di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Pendanaan Proyek Raksasa
Terkait pembiayaan megaproyek Giant Sea Wall, AHY menyebutkan bahwa akan digunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ia menilai pendekatan ini sebagai solusi terbaik untuk mendanai proyek besar yang membutuhkan sumber daya signifikan. “Tentunya kombinasi, kerjasama pemerintah-badan usaha adalah yang terbaik. Persentasenya seperti apa tentu akan kita bicarakan lebih lanjut,” jelasnya.
Pelantikan Pejabat Badan Otorita
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (Pantura). Selain itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Dyantoro dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025. Badan ini direncanakan menjadi lembaga khusus yang mengoordinasikan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa.
Kajian Lebih Matang untuk Proyek Konektivitas Nasional
Selain fokus pada pembangunan Giant Sea Wall, AHY juga menyampaikan pentingnya kajian mendalam terkait proyek konektivitas nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan matang sebelum diambil keputusan. “Masih ada beberapa konsiderasi yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan langkah berikutnya. Semua kemungkinan masih terbuka,” katanya.
Peran Infrastruktur dalam Agenda Prioritas
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran vital dalam mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah terkait swasembada pangan dan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, infrastruktur tidak hanya menjadi fondasi pembangunan tetapi juga menjadi penopang kesejahteraan masyarakat.
Dukungan Infrastruktur untuk Swasembada Pangan
Usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana, Sabtu (23/8/2025), AHY menyampaikan bahwa meski infrastruktur tidak dibahas secara khusus, ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan penguatan pembangunan dan perbaikan irigasi di berbagai daerah. Selain itu, jalan-jalan daerah juga harus ditingkatkan agar distribusi logistik dan produksi pertanian dapat lebih cepat sampai ke pasar.
Langkah Konkret untuk Masa Depan
Dengan adanya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dan pendekatan KPBU dalam pembiayaan, pemerintah berupaya memastikan pembangunan Giant Sea Wall dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, kajian mendalam terhadap proyek-proyek infrastruktur lainnya juga menjadi prioritas agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi. Dengan komitmen kuat dari para pejabat dan koordinasi yang baik antara instansi terkait, harapan besar terhadap masa depan pembangunan di Indonesia semakin terlihat nyata.
