Bahlil: Tanah Jarang Tidak Bisa Dikelola Rakyat
Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Logam Tanah Jarang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa logam tanah jarang akan dikelola secara khusus oleh pemerintah. Hal ini menandai perubahan besar dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang sebelumnya diizinkan untuk dikelola oleh pihak swasta.
Bahlil menyampaikan pernyataannya saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025). Menurutnya, pemerintah tidak akan memberikan izin bagi masyarakat umum untuk mengelola logam tanah jarang. Sebaliknya, pengelolaan akan sepenuhnya dilakukan oleh negara.
“Kami di hulu, bahan bakunya itu, nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara,” ujar Bahlil.
Pengelolaan logam tanah jarang akan diatur melalui tata kelola khusus yang sedang dalam proses penyusunan. Meski aturan belum sepenuhnya dirancang, pemerintah telah memastikan bahwa pengelolaan logam tersebut akan lebih terarah dan terkontrol.
“Nanti ada tata kelola sendiri, dan kita tunggu saja aturannya,” katanya.
Peran Kementerian ESDM dalam Penyediaan Bahan Baku
Menurut Bahlil, Kementerian ESDM akan bertugas untuk menyediakan bahan baku dari mineral kritis seperti logam tanah jarang. Namun, pengelolaan produk akhir akan diserahkan kepada Badan Industri Mineral yang baru dibentuk.
“Badan Industri Mineral ini yang akan lihat pohon industrinya seperti apa. Kita siapkan bahan bakunya saja, produk akhirnya nanti di Badan Industri Mineral ini yang akan tentukan,” jelas Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa Badan Industri Mineral akan dipimpin oleh Menteri Riset dan Teknologi, Brian Yuliarto. Dengan struktur organisasi yang jelas, badan ini akan fokus pada penelitian industri mineral yang bertujuan menciptakan nilai tambah.
Fokus pada Penelitian dan Peningkatan Nilai Tambah
Bahlil menyambut baik pembentukan Badan Industri Mineral. Ia menekankan bahwa badan ini akan menjadi pusat utama untuk mengembangkan penelitian dan inovasi dalam industri mineral.
“Badan Industri Mineral ini kan akan fokus pada penelitian industri untuk ciptakan nilai tambah. Seperti misalnya logam tanah jarang kita kan harganya cukup tinggi,” tambahnya.
Dengan adanya badan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor logam tanah jarang. Selain itu, pengelolaan yang lebih terpadu juga akan membantu menjaga stabilitas pasokan serta meningkatkan kualitas produk.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meskipun kebijakan ini menawarkan banyak peluang, Bahlil juga mengakui adanya tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengelolaan logam tanah jarang.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk kalangan akademisi, pengusaha, dan lembaga penelitian. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan logam tanah jarang dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pengelolaan logam tanah jarang. Ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak mengabaikan prinsip keberlanjutan.
Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan logam tanah jarang dapat menjadi salah satu andalan ekonomi Indonesia di masa depan.
