Pemerintah Perkuat Program Makanan Bergizi Gratis di Jateng, Target Nasional 82,9 Juta Penerima
Penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pemerintah terus mempercepat penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Komitmen ini ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, termasuk dalam Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan terbaru sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat daerah, khususnya di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa implementasi MBG dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan target nasional.
Hingga 27 Februari 2026, program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan total 61,2 juta penerima manfaat. Pelaksanaan program ini didukung oleh 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah, MBG telah menjangkau 9,29 juta penerima manfaat melalui 3.838 SPPG yang aktif beroperasi. Angka ini menunjukkan peran strategis provinsi tersebut dalam mendukung target nasional yang diproyeksikan mencapai 82,9 juta penerima manfaat.
Implementasi MBG tidak berjalan sendiri. Program ini melibatkan 28 kementerian dan lembaga sesuai amanat Perpres No. 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2025. Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai penyelenggara utama, dengan dukungan Tim Koordinasi lintas sektor yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator.
Fokus utama tata kelola program mencakup beberapa aspek penting seperti:
- Pengawasan keamanan pangan
- Standar gizi yang terukur
- Penanganan limbah makanan
- Pemanfaatan bahan pangan lokal
- Sistem pelaporan terpadu dan digital
Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus diberikan pada aspek keamanan pangan. Pemerintah daerah didorong mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG. Saat ini capaian SLHS Jawa Tengah telah mencapai 35,03 persen, sedikit di atas rata-rata nasional 32 persen. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan terhadap SPPG yang sempat mengalami kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Standar pengawasan diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat di beberapa wilayah. Pemerintah daerah diminta melakukan validasi lanjutan agar distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran.
Secara umum, cakupan layanan bagi siswa sekolah perlu dipercepat hingga mencapai 100 persen. Untuk pesantren, cakupan masih relatif rendah, yakni sekitar 7,7 persen untuk lembaga dan 3,24 persen untuk santri, dengan SPPG pesantren baru mencapai 12,13 persen. Sementara itu, capaian bagi ibu hamil dan menyusui telah melampaui 50 persen. Adapun balita non-PAUD baru tercatat sekitar 24,4 persen, sehingga masih membutuhkan percepatan intervensi.
MBG juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Di Jawa Tengah, pasokan bahan pokok SPPG mayoritas berasal dari koperasi, BUMDes, serta pelaku UMKM. Produksi telur ayam dari Kabupaten Pati dan susu sapi perah dari Boyolali menjadi contoh bagaimana rantai pasok lokal diberdayakan untuk mendukung program nasional. Keterlibatan nelayan, peternak mandiri, hingga koperasi desa turut memperkuat dampak ekonomi program ini.
Program MBG dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan serta masa libur dan cuti bersama. Di wilayah mayoritas penduduk berpuasa, makanan disalurkan dalam bentuk paket kemasan sehat. Sementara itu, sekolah di wilayah mayoritas non-muslim tetap menjalankan layanan makan seperti biasa.
Untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi nasional, Kemenko Bidang Pangan akan membangun Command Center MBG yang terintegrasi secara digital. Fasilitas ini diharapkan mampu memantau distribusi, kualitas, serta pelaporan program secara real time.
Pemerintah menegaskan komitmennya agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan target nasional 82,9 juta penerima manfaat, MBG diposisikan sebagai fondasi penting dalam membangun generasi sehat, produktif, dan siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
